Pernyataan sikap AMPU (Aliansi Mahasiswa Peduli UII)

SALAM KENAL . . .

Pasca keluarnya peraturan rektor tentang Ujian Remidiasi yang juga menghapuskan semester pendek. Beberapa mahasiswa dari fakultas ekonomi telah mengkaji peraturan tersebut. Setelah mencoba mengumpulkan argumen dari mahasiswa yang lebih luas, kita melakukan pendiskusian lebih jauh dengan melibatkan mahasiswa yang lain. Dari beberapa pendiskusian dan pertimbangan setiap individu mahasiswa kami mendapatkan hipotesa bahwa peraturan ujian remidiasi perlu dikaji lebih jauh dengan mempertimbangkan kondisi riil mahasiswa. Sehingga mendorong kami untuk membuat konsep ujian remidiasi versi mahasiswa. Hal ini kami harapkan dapat menjadi wacana pihak rektorat yang akan kita presentasikan dalam audiensi. Dalam penyusunan konsep remidiasi yang disusun sangat kami ke depankan kepentingan mahasiswa umum sehingga seluruh argumennya berangkat dari mahasiswa, kemudian penyimpulannya kami lakukan pada pertemuan AMPU yang mengundang seluruh mahasiswa juga dengan menyebarkan informasi ini seluas-luasnya dan hingga kini menerima segala masukan dari kawan-kawan mahasiswa UII, meskipun pada waktu itu belum melibatkan lembaga mahasiswa di fakultas tersebut. Disamping itu AMPU juga mengajukan surat permohonan audiensi dengan pihak rektorat, sehingga terwujudnya sinkronisasi peraturan rektor dengan konsep versi mahasiswa, yang memunculkan sistem remidiasi sesuai dengan tujuan dan kondisi mahasiswa, maka tidak ada yang dirugikan ataupun dibingungkan. Mengingat Universitas Islam Indonesia adalah universitas swasta dan memiliki otonomi kampus, maka penghapusan semester pendek oleh mendiknas bukanlah alasan utama, terbukti juga kebijakan ujian remidiasi ini adalah kebijakan yang dilahirkan oleh Universitas tanpa peraturan baku dari mendiknas. Perubahannya yang terkesan mendadak sehingga waktu sosialisasi kebijakan ini hanya 1 minggu sebelum pelaksanaan, padahal bagi UII tidak perlu tergesa-gesa untuk menentukan kebijakan ini masih banyak universitas menerapkan semester pendek. Pengalaman universitas lain yang sudah menerapkan ujian remidiasi lebih dulu juga dapat dijadikan pertimbangan.

Adapun beberapa yang kami menjadi simpulan kami yaitu Ujian remidiasi seharusnya bisa mengambil mata kuliah sebelumnya sehingga presensi 75% bukanlah prasyarat ujian remidiasi dan penghapusan kuota minimal peserta yang mengikuti ujian remidiasi. Mengacu pada peraturan rektor yang juga menyebutkan tujuan ujian remidiasi adalah percepatan masa studi dan peningkatan IPK mahasiswa. Dihilangkannya semester pendek yang diganti ujian remidiasi tidak relevan dengan tujuan tersebut, jika ketentuan presensi 75% dijadikan prasyarat dan mata kuliah semester ganjil/sebelumnya tidak dapat di ambil.

Batasan presensi 75% sebagai prasyarat ujian remidiasi justru menafikan ujian remidiasi yang bersifat  opsional. Ketika kehadiran mahasiswa kurang dari 75%, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak menguasai materi perkuliahan padahal belum ada pembuktian, sekaligus tidak ada solusi lain kecuali mengambil mata kuliah tersebut di semester reguler. Esensinya akan mengurangi jatah sks mata kuliah lain, perubahan ritme perkuliahan dan memperlambat masa studi. Belum lagi mayoritas mahasiswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata karena terkendala oleh ujian yang memiliki prasyarat presensi 75% juga.

Apakah mungkin ujian remidiasi yang tidak diatur masih menggunakan batasan presensi 75% sebagai standar mutu ? Menjadi dilema bagi mahasiswa ketika persoalan batasan presensi 75% dibenturkan dengan akreditasi. Padahal yang dimaksud dalam standarisasi ISO adalah batasan presensi dalam semester reguler, itupun tidak mengatur metode berjalannya sistem tersebut. Pengambilan kebijakan batasan presensi 75% terkesan tidak mau tau dengan kondisi mahasiswa, kalaupun ini controlling untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa maka penempatannya dalam sistem untuk dijadikan sebuah hukuman sangatlah tidak tepat. Untuk peningkatan minat belajar yang sangsi yang diberikan seharusnya juga berkaitan dengan akademik yaitu pada sistem pembelajaran. Sebab tidak dapat kita pungkiri bahwa serajin-rajinnya mahasiswa tidak lepas dari halangan yang menyebabkan ketidakhadiran dalam perkuliahan. Dalam waktu dekat ini AMPU juga merumuskan konsep murni untuk menjaga penguasaan materi mahasiswa menggunakan batasan presensi 75% namun ketentuan yang berbeda (tentunya bukan sebagai syarat Ujian remidiasi).

Berkenaan dengan plan perkuliahan yang telah disusun oleh mahasiswa memang tidak selalu berjalan sempurna. Ada kalanya mahasiswa perlu mengulang mata kuliah di semester awal karena mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Memang dalam planning yang di buat tidak menjadikan Semester pendek adalah hal yang pokok dan dapat kita andalkan. Semester Pendek hanya sebagai antisipasi ketika mahasiswa mendapat nilai tidak memuaskan pada mata kuliah tertentu. Tentunya dalam menjalankan perkuliahan dalam semester regular sama sekali tidak memiliki angan-angan untuk mengulang mata kuliah tersebut pada semester pendek dan perkuliahan dalam semester regular adalah prioritas utama. Hal ini membantah argument yang menyatakan bahwa paradigma mahasiswa berpandangan semester pendek adalah hal yang pokok. Juga membuktikan bahwa mahasiswa tetap berusaha mendalami materi perkuliahan cukup di semester regular saja. Dengan perspektif demikian seharusnya kampus menjadikan ujian remidiasi juga sebagai solusi dalam case ini. Artinya ujian remidiasi juga dapat mengulang mata kuliah di semester sebelumnya. Dua hal di atas cukup relevan dengan tujuan ujian remidiasi untuk percepatan masa studi dan lulusan dengan IPK terbaik bahkan AMPU juga menyepakati tujuan ujian remidiasi juga tidak mengesampingkan penguasaan materi yang mendalam oleh mahasiswa.

Berikutnya AMPU juga mengusulkan system ujian remidiasi yang memperbolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah di semester lama juga menjadi titik tekan tersendiri. Mengingat keluarnya nilai jelek mahasiswa yang akan diperbaiki dalam semester pendek lebih dulu jika dibandingkan sosialisasi kampus mengenai perubahan semester pendek menuju remidiasi. Perlu digarisbawahi bahwa paradigma mahasiswa sama sekali tidak mengandalkan semester pendek ketika masih menempuh semester regular mata kuliah terkait. Logika kami setiap mahasiswa UII akan memaksimalkan nilainya pada semester regular tanpa angan-angan mengulang di semester pendek. Dapat kita nilai bahwa secara umum mahasiswa UII lebih mengharapkan sekali menempuh mata kuliah dengan nilai baik, itulah rencana awal yang tidak menutup kemungkinan terjadi situasi yang tidak sejalan (mis: ada halangan, orang tua sakit, dll diluar 3 toleransi ketidakhadiran). 

 

AMPU juga mempertanyakan soal kuota mahasiswa yang mengikuti ujian remidiasi. Dengan asumsi bahwa ujian remidiasi dapat dilaksanakan oleh 1 orang mahasiswa sekalipun. Pertimbangan biaya seharusnya dapat dirumuskan bersama antara mahasiswa dan birokrasi kampus, sayangnya transparasi dana tidak diberitahukan pada mahasiswa. Perumusan bersama antara elemen mahasiswa sebagai subjek yang mengingikan fasilitas maksimal dan kampus yang mendambakan efektiitas dan efisiensi biaya dengan prinsip nirlaba dapat berjalan beriringan. Menurut AMPU Keterbukaan dan fasilitator yang ditentukan dapat mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi untuk menciptakan integritas mahasiswa dan birokrasi kampus yang sehat serta dinamis. Kaitan cukup erat antara kuota jumlah mahasiswa untuk menjalankan remidiasi dengan biaya telah mendorong AMPU untuk mengkaji biaya dalam ujian remidiasi juga. Biaya semester pendek yang mencapai Rp. 40.000/sks dengan fasilitas proses belajar dalam perkuliahan selama 1-2 bulan, UAS, UTS, tugas, pengayaan materi, nilai maksimal A, dll. Tidak signifikan dengan biaya Ujian remidiasi yang mencapai Rp. 26.500 (*untuk mahasiswa angkatan 2008 FE dan silahkan dibandingkan dengan angkatan-angkatan dan fakultas lain) yang hanya memperoleh fasilitas materi ujian, waktu pengerjaan hanya 2-3 jam, pengawasan, nilai maksimal B (untuk semester lama). Perbedaan hanya Rp.13.500 saja, sama sekali tidak signifikan namun fasilitas yang sangat jauh berbeda. Fasilitas yang didapat dan cost yang dikeluarkan kampus pada ujian remidiasi sama besarnya dengan pelaksanaan UTS/UAS dalam semester pendek. Gambaran ini hanya gejala saja dan untuk penjelasan mengenai hal ini cenderung unpublicated. Dari gejala ini saja terindikasi nilai lebih yang diambil dari system ini luar biasa besar. Sekedar informasi di Universitas Sanatha Darma sama sekali tidak dikenakan biaya dalam ujian remidiasi.

Berlandaskan beberapa hal yang sempat kami tuliskan diatas rencana yang sedikit tergambar di paragraph satu AMPU kongkritkan dengan mengajukan surat permohonan audiensi sebagai langkah awal. Ternyata pihak lembaga mahasiswa menyikapi dengan baik persoalan ini dengan mendukung adanya audiensi mengenai ujian remidiasi. Kesepakatan untuk membawa KM UII dalam audiensi telah ditentukan yang kemudian dilaksanakan bersamaan dengan aksi. Sangat kami sayangkan pada saat audiensi mahasiswa yang hadir ke rektorat tidak diperbolehkan terlibat dalam forum tersebut. Berbagai kendala dilapangan sempat terpecahkan, namun kebimbangan DPM Univ untuk melibatkan mahasiswa umum menjadi kendala yang utama. Perjuangan ini adalah perjuangan mahasiswa dan lembaga mahasiswa seharusnya memfasilitasi itu. Bukan menjadi tonggak yang heroic. Persoalan di lapangan memang banyak diperlukan negoisasi, mulai dari perijinan pihak keamanan rektorat yang pada akhirnya sepakat dan mengijinkan mahasiswa untuk masuk ke ruang audiensi, persiapan materi yang matang ditingkatan mahasiswa dengan kajian pada jauh hari sebelumnya, kendala bayangan seperti kerusuhan di dalam ruangan terkondisi dengan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan mahasiswa. Kendala dari pihak wakil mahasiswa sendiri yang membuat kami sangat kecewa, yaitu jika mahasiswa masuk ke forum audiensi akan menyalahi prosedur. Tanpa penjelasan prosedur mana yang tidak kami indahkan, wakil mahasiswa sudah seharusnya mendukung mahasiswa dengan memfasilitasi audiensi tersebut. Dalam melakukan audiensi tidak ada diskriminasi atau hak wakil saja, tapi setiap orang memiliki hak untuk mendengarkan dan berpendapat dala forum tersebut. Terang saja kami AMPU tidak mendelegasikan wakil dari kami, walaupun sempat ditawarkan. Karena sepemahaman kami, penentuan sistem dalam ujian remidiasi dan kebijakan kampus lainnya merupakan hak mahasiswa untuk terlibat di dalamnya. Sekali lagi ini adalah perjuangan mahasiswa bukan perjuangan keterwakilan layaknya birokrasi kaku. Satu sisi audiensi yang dilakukan oleh mahasiswa juga memiliki segi edukatif dan mendorong paradigma mahasiswa untuk kembali berpikir kritis. Medorong mahasiswa termasuk kami untuk merasakan perjuangan hak dengan berdialog langsung, negoisasi, beradu argument dengan jajaran rektorat. Di sisi lain hasil yang akan dicapai akan maksimal, karena memberikan pressure terhadap alasan-alasan reaksioner rektorat, dampak langsung yang diterima oleh mahasiswa lebih inovatif dan sistemik, konsep tawaran mahasiswa lebih terawasi dan tidak terjadi kesalahpahaman serta pemelencengan, wakil mahasiswa pun tidak kehilangan kepercayaan mahasiswa ketika perjuangan mahasiswa yang diwakilinya tidak berhasil maksimal.

Beberapa hal yang terlewatkan dalam audiensi antara lain :

1.      Transparasi biaya yang tidak clear dijelaskan pada sosialisasi pasca audiensi

2.      Dari 9 tuntutan yang diajukan hanya 4 poin yang terpenuhi

3.      Berlakunya kebijakan ini hanya masa transisi, hanya dengan bantahan bahwa remidiasi adalah percobaan yang perlu pembahasan lebih lanjut pada tahun ke depan, sayangnya tidak ada kesepakatan ketika remidiasi tetap berjalan di tahun depan akan berjalan dengan system versi mahasiswa atau melibatkan mahasiswa dalam penentuan kebijakan

4.      Batasan nilai maksimal mata kuliah semester lama hanya B, padahal yang memiliki intervensi terbesar dalam menentukan nilai adalah dosen karena lebih memahami kondisi mahasiswa sebenarnya. Lagi pula jika hasil remidiasi yang di ambil mendapatkan nilai maksimal apa hanya mendapat B. (prakteknya di masa key in terdapat kelas yang tidak memasukkan nilai tugas sebagai penghitungan)

5.      Batasan nilai minimum untuk melakukan remidiasi adalah F, asumsi nilai F tidak mengikuti perkuliahan tidak tepat, huruf F ini adalah nilai yang didapatkan mahasiswa pada proses perkuliahan. Tidak bisa dipukul rata mahasiswa yang mendapat nilai F adalah mahasiswa yang sama sekali tidak mengikuti kuliah. Sebenarnya banyak siasat untuk mencari parameter penguasaan materi, misalnya dengan mini seminar, mahasiswa yang mendapat nilai F diwajibkan menjadi pembicara dalam mini seminar yang diselenggarakan oleh kampus dengan tema yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan diperbaiki. Harapan kami bantahan dari argument ini tidak bersifat teknis, sepemahaman kami bahwa kampus memiliki wewenang untuk menyelenggarakan mini seminar.

 

Sekian celotehan dari AMPU, bagi kawan-kawan yang ingin sharing dengan kawan-kawan AMPU atau berpartisipasi dalam kegiatan AMPU bisa langsung menghubungi kawan (……)

 

Pada prinsipnya kami bukan institusi yang eksklusif dan selalu mengharapkan keikutsertaaan kawan-kawan mahasiswa UII dalam kegiatan kami.

 

Selamat berpikir kritis dan penuh inisiatif. Teori lahir dari praktek dan praktek membutuhkan teori untuk berkembang.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s