Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional Mengutuk Dan Mengecam Tindakan Represifitas kampus UTY terhadap mahasiswa UTY yang melakukan Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UTY) sampai terjadi pemberian sanksi berupa diskorsing dan DO

Pendidikan adalah sebuah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal dan pikirannya, menerapkan ilmu pengetahuan untuk menjawab problem – problem sosial, serta mencari hipotesa – hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman. Pendidikan merupakan sebuah media untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa, sekaligus sebagai suatu instrumen yang akan melahirkan tenaga-tenaga yang akan menjadi penopang bagi perkembangan hidup massa rakyat. Pendidikan  harus menjadi faktor pendorong bagi kemajuan peradaban menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan demokratis. Namun kenyataannya, pendidikan di Indonesia tidaklah berujung sesuai pandangan di atas. Historis pendidikan di negeri ini masih menyisakan kabut gelap bagi rakyatnya, hingga saat ini Rezim SBY – Boediyono belum mampu mengambil salah satu langkah kongkrit untuk mengatasi persoalan – persoalan suluruh masyarakat Indonesia khususnya di dunia pendidikan. Artinya bahwa rezim SBY – Boediyono belum mampu mengatasi problem-problem di dunia pendidikan. Berbagai problem, seperti: minimnya kesempatan menikmati pendidikan bagi seluruh rakyat, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, terbatas dan tidak meratanya pembangunan sarana pendidikan, dis-orientasi sistem kurikulum, problem demokratisasi dilembaga-lembaga pendidikan, komersialisasi pendidikan, tingginya angka buta huruf, minimnya subsidi pendidikan dan besarnya jumlah tenaga kerja berijasah yang menganggur adalah fakta sehari-hari yang kita temukan.

pandidikan di Indonesia-negeri yang didominasi oleh imperialisme yang bekerja sama dengan tuan tanah dan antek-anteknya di dalam negeri- adalah Biaya sekolah dan kuliah semakin mahal. Peserta didik dijadikan sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dulu dikenal murah kini memberikan harga yang sangat mahal dan susah dijangkau oleh masyarakat luas. Perguruan Tinggi Swasta setiap tahun biaya kuliahnya juga naik. Regulasi yang turut mendukung privatisasi pendidikan adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU yang menggantikan UU No. 02 Tahun 1989, ternyata masih jauh dari harapan rakyat. UU Sisdiknas justru kental mendukung liberalisasi pendidikan. Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menuntut masyarakat untuk menanggung pembiayaan pendidikan. Peran negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata tidak terwujud dalam UU Sisdiknas juga bisa kita lihat dimana UU Sisdiknas melahirkan undang – undang baru dari Badan Hukum Pendidikan dan kemudian di hapus dan di gantikan dengan Undang – Undang Pendidikan Tinggi yang sedang di rancang oleh pemerintah dan antek – antek nya dimana dalam RUU PT di sebutkan bahwa mahasiswa dan orang tua mahasiswa juga ikut adil dalam memberikan sumbangan – sumbangan untuk memajukan mutu sebuah pergirian tinggi ini membuktikan bahwa rezim SBY – Boediyono adalah rezim yang anti terhadap rakyat.

Seringkali kita di kampus menuntut kepada pihak kampus untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di kampus. Tuntutan ini merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak mengada-ada. Demikanlah senyatanya.  Sebab dengan fasilitas pendidikan yang layak, maka jaminan bagi proses belajar-mengajar serta peningkatan prestasi belajar akan lebih mudah. Namun apakah peningkatan fasilitas pendidikan harus beriringan dengan kenaikan biaya pendidikan? Jawabnya tentu tidak. Jika negara konsisten untuk mengalokasikan anggaran pendidikan  maka problem di atas bisa terjawab.

Terkadang untuk mengatasi permasalahan ini, pihak sekolah atau kampus mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan biaya pendidikan. Tetapi yang sering terjadi perbaikan atau peningkatan fasilitas pendidikan tidak kunjung tiba. Hal ini bisa kita liat bersama salah satu contoh kongkrit yang terjadi di Universitas Teknik Yogyakarta (UTY) pada tanggal 31 Mei 2011 dimana ketika Mahasiswa aksi untuk meminta kampus memberikan legalitas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) malah mahasiswa mendapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpam dan Preman Bayaran Kampus UTY itu sendiri yang mengakibatkan mahasiswa mengalami luka – luka dan memar – memar di wajah serta badan, yang lebih parah lagi kampus mengeluarkan surat Otsorsing dan DO kepada delapan (8) mahasiswa UTY ini mengambarkan bahwa Mahasiswa sebagai elemen kampus tidak di berikan hak untuk berexpresi dan berpendapat maka hilanglah sudah demokratisasi di Negara kita.

Hal tersebut menandakan sampai hari ini kehidupan mahasiswa tidak pernah aman dari berbagai ancaman, bahkan aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi dan melindungi rakyat termasuk mahasiswa, justru melakukan praktek yang menakutkan dengan berbagai intimidasi, kekerasan.

Atas dasar tersebut maka Kami dari front mahasiswa nasional (FMN) menyatakan sikap untuk menuntut :

 

1. Cabut SK Skorsing dan DO  yang di lakukan oleh pihak Kampus UTY terhadap delapan orang Mahasiswa UTY.
2. Berikan Legalitas BEM UTY
3. Mengutuk dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kampus kepada mahasiswa UTY.
4. berikan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat bagi seluruh masyarakat Indonesia Khususnya Mahasiswa UTY.
5. Berikan hak – hak demokratisasi kepada mahasiswa.

Yogyakarta, 13 Juni 2011

Pimpinan Cabang

Front Mahasiswa Nasional

    ERLANGGA